KPU menjadi MPR

Judul ini sengaja dibuat, setelah kejadian KPU tidak meloloskan GusDur menjadi calon presiden.

Terus terang saya bukan pendukung GusDur, banyak pokok pikiran yang dimiliki GusDur tidak saya sepakati... terutama dalam berbagai hal yang menyangkut keimanan. Terus terang saya sendiri bukan seorang yang lebih pandai dan lebih takwa daripada Gusdur...

Tetapi untuk masalah Gusdur dan KPU, yang satu ini saya sepakat, bahwa KPU telah berpolitik... dan menjadi pemutus perkara yang bukan menjadi haknya. KPU adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan proses demokrasi. KPU hanyalah lembaga yang diserahi tugas untuk mengurus agar proses pemilihan wakil rakyat dan pemimpin rakyat Indonesia masa mendatang dapat dilaksanakan dengan baik, jujur, dan adil? "Melayani rakyat untuk menggunakan hak pilihnya", tulisan ini terpampang pada halaman depan situs KPU di Internet.

Pada tanggal 22 Mei 2004, KPU telah memutuskan dan meloloskan 5 pasang calon capres dan cawapres, dan meninggalkan capres Gusdur dan cawapres Marwah Daud Ibrahim sebagai pasangan yang gagal untuk disertakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden pada tanggal 5 Juli 2004 mendatang.

Sebanyak 20 item kriteria penilaian capres dan cawapres, semua pasangan calon dinyatakan lolos dan memenuhi ke-20 kriteria tersebut, kecuali pasangan GusDur dan Marwah. Pasangan ini dinyatakan gagal, setelah capres Gusdur tidak memenuhi satu item dari 20 kriteria yang telah ditetapkan. Setiap kriteria yang ditetapkan dapat menjadi faktor penggugur, bukan bersifat komponen dalam satu penilaian akumulatif, setiap orang yang dicalonkan harus memiliki kesempurnaan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Terus terang, penulis tidak tahu tentang semua item ini penilaian ini,, dan memang penulis tidak mau tahu sebenarnya. Tetapi akhirnya penulis mencoba mencari tahu dari situs KPU, tetapi ternyata tidak diperoleh...

Satu item yang membuat GusDur menjadi gugur menjadi capres adalah masalah kesehatannya; ini kata berita, baik koran atau pun elektronik.

Keterbukaan hasil penilaian, perlu kiranya diumumkan, masing-masing mendapatkan nilai seperti apa, agar rakyat tahu. Dokumen yang ada seyogyanya dapat dipublikasikan. Teknologi yang ada saat ini telah memungkinkan. Dokumen yang diserahkan oleh setiap pasang capres dan cawapres, harusnya bukanlah sesuatu yang rahasia. Jadi perlihatkan itu kepada rakyat, agar menjadi satu bentuk keterbukaan, baik bagi capres dan cawapres, juga KPU sebagai pelaksana penerimaan calon untuk pemimpin bangsa ini.

Lalu siapkah setiap calon yang telah didaftarkan untuk dibuka datanya kepada umum? Harus siap, supaya rakyat pun tahu bahwa calon pemimpinnya, terbuka kepada rakyatnya. Secara esensi hal ini diperlukan untuk menjaga objektivitas dan otentitas atas apa yang diajukan oleh setiap pasang calon pemimpin bangsa ini.

Penulis pribadi, secara kepastian, menilai pasangan capres dan cawapres ini, untuk berhak atau tidak mengikuti pemilihan presiden dan wakilnya, cukup dari apakah setiap pasang calon dapat memenuhi setiap persyaratan yang diajukan atau tidak. KPU hanya melihat apakah lengkap atau tidak, memenuhi syarat atau tidak persyaratan yang diajukannya, benar atau tidak kandungan isinya. Cukup itu, jika kurang, dan tidak dapat dipenuhi tepat pada waktunya, baru bisa menggagalkan, artinya bahwa ppasangan calon ini tidak memenuhi standar pelaksanaan pemenuhan kewajibannya, ini adalah seleksi awal, yang menguji apakah calon dapat memenuhi kewajiban pribadinya atau tidak. Jadi kalau gagal, wajar, karena tidak mungkin bisa untuk memimpin bangsa, karena memimpin diri sendiri tidak bisa.

Untuk item kesehatan ini, sulit diterima penulis, karena siapakah yang akan menyehatkan dan mensakitkan seseorang? Bukankah kedua hal ini bukan urusan kita, tetapi urusan Gusti Allah. Kita tidak harus peduli untuk memutuskan, apakah seseorang menjadi layak atau tidak, tetapi bagaimana fakta yang ada, berdasarkan tim ahli tersebut yang kita informasikan kepada rakyat. Rakyat akan memutuskan, apakah calon yang diajukan tersebut layak atau tidak.

Kita tidak pernah tahu, waktu di depan, apakah memang Gusdur memang akan terus sakit (?), seperti keadaan saat ini, atau akan menjadi sehat sediakala seperti masa mudanya yang gemilang... atau juga menjadi semakin sakit, Wallahu a'lam bisshawab. Dan kita juga tidak tahu tentang kesehatan kita sendiri, jadi juga tim KPU ini !!!

Gusdur sendiri tidak akan repot dan tidak akan sakit hati, kalau rakyat tidak memilih, toh Gusdur adalah tokoh demokrasi, katanya. Dia akan secara sadar, mengerti bahwa sebagian besar rakyat memang tidak berpihak kepadanya, bukan 9 orang saja yang duduk di KPU.

Jakarta, 26 Mei 2004